KERANGKA ACUAN

LOKA KARYA NASIONAL

“ Merumuskan Paradigma dan Strategi Advokasi

Mahasiswa untuk Reformasi Hukum Indonesia”

Dasar pemikiran

Tegaknya hukum dalam sebuah Negara menjadi penanda keberadaban bangsa itu sendiri. Pengertian penegakan hukum yang dimaksud disini tentu mengandung makna upaya terciptanya keadilan. Indonesia sebagai bagian warga dunia pasca momentum perubahan sistem politik yang kerap dikenal sebagai reformasi, mau tidak mau mulai membenahi system hukumnya. Pasalnya pembenahan system politik dan ekonomi tanpa mengikutsertakan pembenahan system hukum tentu menjadi satu hal yang timpang.

Pembenahan system hokum tentu buka hanya berkutat pada tataran perubahan undang-undang semata. Perubahan system hokum menyangkut cara pandang, perkembangan obyektif masyarakat serta perubahan tata dunia. Hal ini tentu akan berkaitan dengan pola relasi yang akan dibangun baik antara masyarakat dengan Negara, masyarakt dengan masyarakat dan Negara dengan dunia internasional

Tuntutan akan adanya kepastian hukum sebagaimana diketahui, berhubugan erat dengan dimensi aktivitas ekonomi dan social masyarakat. Dimensi ekonomi tentu berkaitan dengan adanya kepastian hukum dalam kenyamanan berusaha. Karena tanpa dua hal tersebut aktivitas ekonomi sangat berpotensi untuk dikuasi oligarki tertentu sehingga hak dasar mencari nafkah warga tidak terlindungi. Kemudian dimensi social relasi antar warga Negara jika tidak diatur sedemikian rupa tentu akan menimbulkan banyak konflik yang berkembang di masyarakat

Dalam konteks ini reformasi hukum di Indonesia menemukan relevansinya. Bagi banyak kalangan banyak yang menilai salah satu dimensi penting bagian dari reformasi hukum di Indonesia adalah reformasi lembaga peradilan. Wajah lembaga peradilan kita sangat suram dihadapan public. Isu korupsi, suap dan rendahnya kredibilitas birokrasi lembaga peradilan menjadi persepsi umum yang melekat kuat di masyarakat. Lembaga peradilan yang diharapkan menjadi ujung tombak bagi reformasi hukum belum dapat membuktikan kinerjanya secara optimal.

Berlarutnya penyelesaian kasus-kasus besar, serta tidak dirasakan pemenuhan keadilan dalam penuntasan kasus yang berkaitan dengan kepentingan umum, menjadi catatan penting bagi upaya reformasi hukum yang sedang berjalan. Cara pandang chek and balances yang hanya berkutat pada eksekutif, legislative serta yudikatif nampakya memang harus ditinggalkan. Fungsi control dengan pendirian lembaga-lembaga independent idealnya haruslah diperkuat dengan peran control dari kampus sebagai bagian dari stakeholders reformasi hukum.

Mahasiswa sebagai bagian dari warga kampus, dalam konteks reformasi hukum seharusnya menjadi stakeholders strategis. Pasalnya selain reformasi hokum telah menjadi bagian dari agenda reformasi yang digulrikan mahasiswa, gagasan perubahan, jaringan kerja serta media komunikasi antar kampus juga relative telah terkonsilidir dengan baik. Upaya yang ditempuh dapat dilihat secara beragam dari mulai membuat draft konsepsi reformasi hokum hingga aksi menentang kasus-kasus korupsi. Gerakan yang telah menggelinding ini akan semakin berdaya desak kuat manakala terjadi transformasi antara stakeholder reformasi hokum Indonesia . Dari beberapa situasi diatas maka kami merasa perlu untuk memediasi agar transformasi itu berlangsung.

Nama kegiatan

Lokakarya Nasional

Tema kegiatan

“ Merumuskan Paradigma dan Strategi Advokasi

Mahasiswa untuk Reformasi Hukum Indonesia ”

Tujuan kegiatan

· Terumuskannya gagasan platform reformasi hukum perspektif mahasiswa Indonesia

· Terumuskannya gagasan strategi advokasi reformasi peradilan Indonesia

· Terbangunnya simpul jaringan advokasi reformasi peradilan Indonesia

Focus bahasan yang akan digali

• Pemetaan gagasan reformasi hukum Indonesaia
• Analisis kritis kebijakan reformasi hukum di Indonesia
• Perkembangan respon masyarakat terhadap reformasi hokum Indonesia
• Pengembangan strategi partisipasi masyarakat dalam proses reformasi hokum Indonesia

Out put kegiatan

• Platform reformasi hukum perspektif mahasiswa Indonesia
• Gagasan strategi advokasi reformasi Hukum Indonesia
• simpul jaringan advokasi mahasiswa untuk reformasi Hukum Indonesia

Waktu dan tempat pelaksanaan

4-5 Desember 2007

Graha Remaja, Gelanggang Sumantri Bojonegoro

Jakarta Pusat

Narasumber Lokakarya

Keynote speaker

Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia

Bpk. Andi Mattalata, S.H

Narasumber :

1. Busyro Muqoddas (ketua Komisi Yudisial Indonesia )

2. Pataniari Siahaan (anggota Komisi III DPR RI/balegnas )

3. Muchyar Yara, S.H (Praktisi Hukum)

4. Dedy Rachmadi (ketua Presidium GMNI)

Pelaksana kegiatan

Presidium GMNI

Peserta kegiatan

DPC GMNI Se Indonesia ( 1 orang utusan/ DPC)

Jadwal Kegiatan

Selasa, 4 Desember 2007

Registrasi peserta                                                          09.00-17.00 wib

Ishoma                                                                         17.00-19.00 wib

Briefing dan ramah tamah                                              19.00-22.00 wib

Istirahat                                                                        22.00-……….

Rabu, 5 Desember 2007

Breakfast                                                                      08.00-09.00 wib

Pembukaan                                                                  09.00-10.00 wib

Kuliah Umum “Reformasi Hukum Indonesia”     10.00-11.00 wib

Menteri Hukum dan HAM R.I

Bpk. Andi Mattalata, S.H

Penyampaian materi                                                      11.00-13.00 wib

1. Busyro Muqoddas (ketua Komisi Yudisial Indonesia )

2. Pataniari Siahaan (anggota Komisi III DPR RI/ baleg )

3. Muchyar Yara, S.H (Praktisi Hukum)

4. Dedy Rachmadi (ketua Presidium GMNI)

Ishoma                                                                         13.00-13.30 wib

Sidang Pleno                                                                13.30-17.00 wib

Penyampaian perumusan Loknas                                   17.00-17.30 wib

Persiapan pulang                                                           17.30-19.00 wib

Penutupan                                                                    19.00-20.00 wib

Info Pendaftaran

Deysi Maarisit 085240723

Ideologi, manajemen organisasi serta analisa sosial, selama tiga hari (16-18 Desember 2006) menjadi “hot topik” kader-kader di lingkungan komisariat DPC GMNI Jember. acara yang bertajuk up grading ini, dilaksanakan untuk memantapkan kembali pemahaman atas ideologi kemudian mentransformasikan pengalaman antar kader dalam mengorganisir segenap potensi komisariat dan mencoba membedah realitas kondisi masyarakat di Kabupaten Jember. acara dilaksanakan di kecamatan Sukorambi. sebuah wilayah yang pernah menjadi titik pendirian pos penanggulangan bencana DPC GMNI Jember pada peristiwa banjir dan longsor setahun silam. selain kader Jember, tampak aktif terlibat dalam acara ini tiga orang kader DPC GMNI Jombang.

“Target up grading kali ini, lebih pada pembekalan kepada seluruh pengurus komisariat. sehingga ketika proses regenarsi organisasi berjalan, kader tidak lagi gagap menjawab persoalan-persoalan yang melingkupi pemahaman ideologi, pengelolaan organisasi dan dinamika sosial masyarakat yang berkembang”. demikian papar Rico salah satu pengurus DPC GMNI Jember. Dalam pembekalan ini hadir ketua Presidium GMNI Bung Dedy Rachmadi sekaligus memberikan materi pengantar filsafat feurbach dan Marxisme. selain Bung Dedy tampak hadir anggota Presidium lainnya bung Sapto Rahardjanto yang aktif menjadi fasilitator dalam setiap sessi diskusi kelompok.

jalannya diskusi semakin menarik karena pemateri yang hadir mereka yang bergulat dalam gerakan sosial dan pendidikan kritis. Drs. Andang M.Hum alumni GMNI sekaligus ketua Lemlit Universitas Jember secara mendalam dan komprehensif memberikan perspektif anthropologis-nya dalam membedah tipologi konflik sosial di daerah tapal kuda Jawa Timur. demikian pula dengan Drs. Hendro Martono senior dan dosen Fakultas Sastra Unej ini membedah struktur dan modus operasi kapitalisme di wilayah Jember. selanjutnya Bung Edy “Banteng” menggembleng kader-kader dengan metode berpikir marhaenisme.

acara ini juga merumuskan renstra (rencana strategis) organisasi lima tahun kedepan yang akan menjadi panduan arah gerakan DPC GMNI Jember kedepan dalam mengejawantahkan gagasan ideologi yang ditopang oleh kemampuan memenej sebuah organisasi sehingga mampu mempertegas peran GMNI dalam perkembangan dinamika masyarakat. (gdet)