Parpol Jangan Perjualbelikan Hak Angket

Selasa, 24 Juni 2008 | 19:50 WIB

BEKASI, SELASA – Partai politik diingatkan agar tidak menjadikan hak angket sebagai kesempatan mengangkat citra parpol di mata rakyat. Parpol juga diingatkan agar tidak memperjualbelikan hak angket tersebut atau menjadikannya sebagai upaya meningkatkan posisi tawar parpol terhadap pemerintah.  

“Karena GMNI bersama rakyat akan siap mengawal perjalanan hak angket itu hingga tuntas,” kata Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Dedy Rachmadi kepada Kompas, Selasa (24/6).

DPR RI dalam Rapat Paripurna di Jakarta sore tadi memutuskan untuk meneruskan hak angket DPR terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Keputusan itu diambil melalui langkah pemungutan suara (voting).

Pemungutan suara itu menghasilkan 233 anggota menyatakan setuju meneruskan hak angket dan 127 anggota menyatakan menolak. Sebelum melakukan pemungutan suara, rapat dihentikan sementara untuk lobi antarpimpinan fraksi di DPR.

Lebih lanjut Dedy mengatakan, GMNI menilai hak angket tersebut harus digunakan parpol terkait fungsinya sebagai legislatif. Hak angket merupakan fungsi kontrol dewan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah.

Intruksi Aksi Nasional

Penolakan Kenaikan Harga BBM

Rezim SBY-JK gagal menjaga ketahanan energi nasional…!!!

Tolak kenaikan harga BBM….!!!

Tolak pemiskinan rakyat…!!!

Krisis energi yang melanda dunia belakangan ini, ditandai dengan semakin meningkatnya ketegangan di kawasan timur tengah. Kawasan yang mengandung sebagian besar minyak dunia ini menjadi sentral kawasan yang diperebutkan oleh negara-negara industri besar untuk menyelamatkan industri nasionalnya. Sebut saja Amerika, Uni Eropa, Jepang, Korea, RRC, India berlomba-lomba menyedot cadangan minyak dunia untuk cadangan energi nasionalnya. Prakondisi kompetisi yang terkendali membuka peluang untuk memacetkan supply. Artinya, dunia dalam ambang puncak benturan negara-negara besar. Situasi ini diperparah dengan permainan para spekulan di bursa komoditas energi. Interaksi pasar yaitu perimbangan antara permintaan dan penawaran menjadi arena yang sukar terdeteksi dan dikendalikan oleh negara. Dalam pandangan kita inilah unsur pokok pembentuk harga minyak mentah dunia.

Rencana kenaikan harga BBM bukan hanya sekedar berdampak memiskinkan rakyat. lebih dari itu negara telah mengabaikan hak-hak rakyat. Dalam persoalan pengadaan hak atas energi, negara telah menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Yaitu pada kekuatan tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Dengan kata lain dengan mengambil langkah liberalisasi energi pemerintah sama dengan tidak bertanggung jawab terhadap hak pemenuhan atas energi yang murah warganya.

Dalam konteks ini, sebagai pengelola negara seharusnya Rezim SBY- JK telah memiliki desain garis politik ketahanan energi nasional dalam jangka panjang. Keterdesakan akan percepatan situasi, selalu menjadi alasan mengapa harga BBM dalam negeri selalu dinaikan. Akibatnya perkembangan dinamika harga minyak dunia, oleh rezim SBY-JK selalu hanya direspon dengan menaikan harga BBM di dalam negeri. Hal ini jelas menandakan tidak adanya keberpihakan SBY-JK pada nasib jutaan kaum miskin Indonesia. Logika dasar yang dibangun Rezim SBY-JK bahwa, untuk menyelamatkan APBN akibat meningkatnya harga minyak dunia, satu-satunya jalan adalah hanya dengan menaikan harga BBM di dalam negeri, tidak dapat diterima…!!! Pemerintah seharusnya lebih berpihak pada rakyat dalam merumuskan kebijakannya. Beberapa langkah langkah alternative pada dasarnya dapat dilakukan dengan tanpa mengorbangkan rakyat miskin. Selain secara prinsip politik langkah menaikan harga BBM jauh dari keberpihakan, skema pemerintah dalam menanggulangi dampak kenaikan harga BBM sangat tidak aplikatif (tidak realistis untuk dapat dioperasionalkan). Berangkat dari situasi diatas maka dengan ini kami menyatakan sikap:

1. Menilai SBY-JK gagal memenuhi hak dasar rakyat atas energi murah..!!!
2. Menolak rencana kenaikan harga BBM yang berakibat memiskinkan rakyat..!!!
3. mendesak kepada pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran yang tidak langsung berhubungan dengan rakyat
4. mendesak pemerintah untuk me renegosiasi seluruh kontrak karya minyak dan gas
5. laksanakan moratorium dan hair cut hutang luar negeri
6. Cabut subsidi pebankan yang menyebabkan beban APBN
7. Tuntaskan kasus BLBI dan sita aset-asetnya untuk subsidi terhadap rakyat dan stop bayar bunga 60 triliun/tahun
8. Menyurukan kepada seluruh komponen bangsa buruh, tani, nelayan dan kaum miskin Indonesia untuk bersatu padu bersama mahasiswa merebut hak-hak dasar rakyat

Dedy Rachmadi Rendra Falentino

Ketua sekjen

Ingin Demo Presiden di Gramedia, 50 Mahasiswa Ditahan Polisi

JAKARTA–MEDIA: Sebanyak 50 pemuda dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ditahan di Polsek Matraman Jakarta Timur, Jumat (28/12). Pasalnya, mereka dianggap tidak memiliki izin saat ingin berdemo di depan toko buku Gramedia Matraman. Rencananya sore itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ingin menyaksikan peluncuran buku tentang dirinya di toko buku tersebut.

Peristiwa penahanan pemuda itu terjadi sekitar pukul 15.30 WIB. Saat itu, ke-50 pemuda menumpang bus Kopaja T 502 dari markasnya di kawasan Rawasari Jakarta Pusat untuk menuju lokasi demonstrasi. Mereka ingin menyampaikan pesan bahwa presiden tidak mampu mengatasi persoalan bangsa.

Namun saat bus sudah berada di perempatan Matraman, aparat kepolisian menggiring bus tersebut masuk ke halaman Polsek Matraman. Para mahasiswa tersebut kemudian dimintai keterangan terkait dengan rencana demonstrasi itu. Mereka kemudian dilepaskan aparat kepolisian begitu Presiden SBY menyelesaikan hajatannya.

Salah satu koordinator aksi Dedy Rachmadi mengakui, mereka memang tidak memiliki izin untuk berdemonstrasi di depan toko buku tersebut. “Masak sekarang harus izin juga. Toh kita cuma menyampaikan refleksi akhir tahun tentang kepemimpinan SBY,” kilahnya. (Che/OL-03)