Parpol Jangan Perjualbelikan Hak Angket

Selasa, 24 Juni 2008 | 19:50 WIB

BEKASI, SELASA – Partai politik diingatkan agar tidak menjadikan hak angket sebagai kesempatan mengangkat citra parpol di mata rakyat. Parpol juga diingatkan agar tidak memperjualbelikan hak angket tersebut atau menjadikannya sebagai upaya meningkatkan posisi tawar parpol terhadap pemerintah.  

“Karena GMNI bersama rakyat akan siap mengawal perjalanan hak angket itu hingga tuntas,” kata Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Dedy Rachmadi kepada Kompas, Selasa (24/6).

DPR RI dalam Rapat Paripurna di Jakarta sore tadi memutuskan untuk meneruskan hak angket DPR terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Keputusan itu diambil melalui langkah pemungutan suara (voting).

Pemungutan suara itu menghasilkan 233 anggota menyatakan setuju meneruskan hak angket dan 127 anggota menyatakan menolak. Sebelum melakukan pemungutan suara, rapat dihentikan sementara untuk lobi antarpimpinan fraksi di DPR.

Lebih lanjut Dedy mengatakan, GMNI menilai hak angket tersebut harus digunakan parpol terkait fungsinya sebagai legislatif. Hak angket merupakan fungsi kontrol dewan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah.

Intruksi Aksi Nasional

Penolakan Kenaikan Harga BBM

Rezim SBY-JK gagal menjaga ketahanan energi nasional…!!!

Tolak kenaikan harga BBM….!!!

Tolak pemiskinan rakyat…!!!

Krisis energi yang melanda dunia belakangan ini, ditandai dengan semakin meningkatnya ketegangan di kawasan timur tengah. Kawasan yang mengandung sebagian besar minyak dunia ini menjadi sentral kawasan yang diperebutkan oleh negara-negara industri besar untuk menyelamatkan industri nasionalnya. Sebut saja Amerika, Uni Eropa, Jepang, Korea, RRC, India berlomba-lomba menyedot cadangan minyak dunia untuk cadangan energi nasionalnya. Prakondisi kompetisi yang terkendali membuka peluang untuk memacetkan supply. Artinya, dunia dalam ambang puncak benturan negara-negara besar. Situasi ini diperparah dengan permainan para spekulan di bursa komoditas energi. Interaksi pasar yaitu perimbangan antara permintaan dan penawaran menjadi arena yang sukar terdeteksi dan dikendalikan oleh negara. Dalam pandangan kita inilah unsur pokok pembentuk harga minyak mentah dunia.

Rencana kenaikan harga BBM bukan hanya sekedar berdampak memiskinkan rakyat. lebih dari itu negara telah mengabaikan hak-hak rakyat. Dalam persoalan pengadaan hak atas energi, negara telah menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Yaitu pada kekuatan tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Dengan kata lain dengan mengambil langkah liberalisasi energi pemerintah sama dengan tidak bertanggung jawab terhadap hak pemenuhan atas energi yang murah warganya.

Dalam konteks ini, sebagai pengelola negara seharusnya Rezim SBY- JK telah memiliki desain garis politik ketahanan energi nasional dalam jangka panjang. Keterdesakan akan percepatan situasi, selalu menjadi alasan mengapa harga BBM dalam negeri selalu dinaikan. Akibatnya perkembangan dinamika harga minyak dunia, oleh rezim SBY-JK selalu hanya direspon dengan menaikan harga BBM di dalam negeri. Hal ini jelas menandakan tidak adanya keberpihakan SBY-JK pada nasib jutaan kaum miskin Indonesia. Logika dasar yang dibangun Rezim SBY-JK bahwa, untuk menyelamatkan APBN akibat meningkatnya harga minyak dunia, satu-satunya jalan adalah hanya dengan menaikan harga BBM di dalam negeri, tidak dapat diterima…!!! Pemerintah seharusnya lebih berpihak pada rakyat dalam merumuskan kebijakannya. Beberapa langkah langkah alternative pada dasarnya dapat dilakukan dengan tanpa mengorbangkan rakyat miskin. Selain secara prinsip politik langkah menaikan harga BBM jauh dari keberpihakan, skema pemerintah dalam menanggulangi dampak kenaikan harga BBM sangat tidak aplikatif (tidak realistis untuk dapat dioperasionalkan). Berangkat dari situasi diatas maka dengan ini kami menyatakan sikap:

1. Menilai SBY-JK gagal memenuhi hak dasar rakyat atas energi murah..!!!
2. Menolak rencana kenaikan harga BBM yang berakibat memiskinkan rakyat..!!!
3. mendesak kepada pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran yang tidak langsung berhubungan dengan rakyat
4. mendesak pemerintah untuk me renegosiasi seluruh kontrak karya minyak dan gas
5. laksanakan moratorium dan hair cut hutang luar negeri
6. Cabut subsidi pebankan yang menyebabkan beban APBN
7. Tuntaskan kasus BLBI dan sita aset-asetnya untuk subsidi terhadap rakyat dan stop bayar bunga 60 triliun/tahun
8. Menyurukan kepada seluruh komponen bangsa buruh, tani, nelayan dan kaum miskin Indonesia untuk bersatu padu bersama mahasiswa merebut hak-hak dasar rakyat

Dedy Rachmadi Rendra Falentino

Ketua sekjen

PIDATO POLITIK

KETUA PRESIDIUM GMNI

PEMBUKAAN RAKORNAS GMNI

Bekasi, Jawa Barat 28 April 2008

Ass.wr.wb…

Syalom….

Shanty…..

Shadu……

Syalom….

Sebelum kami sampaikan pidato sambutan pada acara pembukaan Rakornas GMNI kali ini, kami ingin mengajak segenap hadirin sekalian untuk bersama-sama memekikan salam perjuangan kita.

MERDEKA………!!!

MARHAEN…..MENANG…..!!!

GMNI……….JAYA…..!!!

Yth Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak H.M Jusuf Kalla

Yth Menteri Dalam Negeri, Bapak Mardiyanto

Yth Menteri Negara Pemuda dan Olah raga, Bapak Adhyaksa Dault

Yth Gubernur Jawa Barat, Bapak Dani Setiawan

Yth Walikota Bekasi, Bapak Mochtar Mohamad

Yth Wakil Walikota Bekasi, Bapak Rahmat Efendi

Yth Ketua PPA GMNI, Bapak Palar Batubara

Yth para pimpinan ormas mahasiswa dan kepemudaan

Ysb Kawan-kawan Pengurus Presidium, Korda serta DPC GMNI se Indonesia

Sejenak jeda menuju lanjut kata/ marilah kita tundukan kepala seraya melapangkan hati/ sebagai wujud terima kasih tak terhingga kepada Tuhan YME// atas Kebugaran jasmani serta kesehatan ruhani yang kita miliki/ menjadi tanda kebesaran Tuhan sang Pemberi kehidupan.

Wakil Presiden serta para tamu undangan yang kami hormati,

Perhelatan yang akan kami gelar tiga hari kedepan yaitu/ Rapat Koordinasi Nasional GMNI/ adalah bagian tak terpisahkan dari gerak roda organisasi yang telah berusia 54 tahun ini// lebih dari itu/ forum rakornas pada kesempatan kali ini/ kami maknai bagian dari lintasan sejarah pergerakan bangsa Indonesia// pasalnya mulai tanggal 28 hingga 30 April 2008 mendatang/ kaum muda dari seluruh Indonesia berkumpul dan berserikat/ mencoba mendefinisikan ulang situasi kekinian bangsa dan negaranya/ sambil berupaya merumuskan gagasan gagasan strategis/ kearah perubahan bangsa yang mandiri, berdaulat dan berkarakter//

Mengapa dapatlah kiranya kami sampaikan demikian?/ Acara yang dihadiri oleh 400 peserta/ dari 104 Dewan Pimpinan Cabang GMNI/ yang tersebar dari sabang hingga merauke ini/ berisikan kaum muda/ yang sangat berkepentingan menyikapi dampak dari pergolakan perubahan dunia saat ini/ yang tentu sangat terkait dengan dinamika/ kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air// dengan sebuah alasan yang sangat sederhana/ bahwa. dunia kami ada di depan!/ Masa depan milik kami!//

artinya tanpa adanya pandangan jauh ke depan/ kemudian dibarengi dengan upaya pengorganisasian visi/ menjadi sebuah kerja-kerja gerakan/ maka mewujudkan gambaran masyarakat sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945/ menjadi semakin kabur dan sulit tewujudkan/

Hadirin sekalian sebangsa dan setanah air

Gelora perubahan yang menggema kuat dari hati sanubari kami ini/ juga diilhami oleh sekurang-kurangya tiga hal penting dalam gejala perubahan dunia saat ini/ Pertama, bagaimana semakin menguatnya solidaritas masyarakat dunia/ yang diwujudkan dalam gerakan anti globalisasi// di segenap penjuru belahan bumi/ masyarakat dunia semakin sadar bahwa/ pola penghisapan antar bangsa/ strategi kebijakan di bawah rezim neoliberalisme semakin memiskinkan baik secara materi maupun mentalitas// belum lagi kerusakan lingkungan yang dahsyat karena proses eksploitasi alam/ yang tanpa mengindahkan dampak kelangsungan hidup manusia// Kedua, kemenangan pemerintahan “kerakyatan” di Amerika latin/ kemenangan “uskup orang miskin” Fernando Lugo, dalam pemilu Paraguay menambah panjang daftar bahwa kedepan/ pemerintahan yang berpihak pada rakyat miskin/ yang akan menjadi pilihan rakyat// Ketiga, menguatnya perlawan terhadap dominasi Negara-negara dan korporasi global di kawasan Asia//

Inilah sebuah keharusan sejarah yang kita jalani// Lintasan histories mengajarkan kepada kita/ bahwa masa depan gemilang sebuah bangsa/ seringkali lahir dari sebuah krisis yang luar biasa// Hanya dengan kemauan yang kuat dari rakyat/ serta ditopang kejelasan keberpihakan para pemimpin kepada rakyat/ maka kami yakin bangsa ini dapat keluar dari krisis// namun sungguh jalan itu kami rasakan masih sangat panjang/ pasalnya sampai hari ini yang kami dengar/ kami lihat/ dan kami rasakan/ betul-betul tidak terasa keberpihakan para pemimpin kepada rakyat// tak terkendalinya harga bahan kebutuhan pokok/ semakin terpuruknya nasib petani/ akibat kebijakan pertanian yang tidak berpihak/ gelombang pemutusan hubungan kerja yang setiap saat mengancam para buruh/ balada pengangguran bingung bertanya/ dimana pemenuhan hak atas mencari nafkahnya/ sementara para pemimpin berparadigma/ janganlah rakyat menjadi beban Negara// sebuah logika yang tidak dapat diterima/ karena hakikat Negara didirikan untuk memang mengabdi pada warga negaranya//

Jangan Tanya kerja keras/ kemauan serta komitmen rakyat pada perubahan!// bapak tani sebelum fajar merekah/ telah angkat cangkul berangkat ke sawah/ buruh pabrik tak pernah mengeluh bekerja hampir 24 jam/ pedagang kecil mengayuh sepeda mulai subuh menjelang/ namun selagi kebijakan pemerintah belum berpihak pada mereka/ dapat dipastikan taraf hidup takan pernah beranjak// sejatinya inilah kekuatan terpendam yang dimilik rakyat/ yaitu kecintaannya pada Indonesia/ meski berkali-kali rakyat jatuh pada situasi krisis/ tetapi berkat bimbingan Tuhan YME/ mayoritas bangsa ini masih bersepakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.//

Situasi inilah yang menginspirasi kami/ dalam merumuskan tema Rakornas pada kesempatan kali ini/ “Penguatan gerakan untuk keadilan social rakyat/ menuju kebangkitan Indonesia abad 21//mengapa tema ini sedemikian penting bagi kami? untuk apa melakukan penguatan gerakan? Pemaknaan penguatan gerakan tentu/ harus berpijak pada realitas kekinian yang kita hadapi// Dalam perspektif kami/ situasi bangsa kita hari ini mengandung beberapa masalah pokok/ Pertama system demokrasi yang kita terapkan/ ternyata tidak berbanding lurus dengan semakin membaiknya tata keadilan social rakyat// model demokrasi yang sangat liberatif ini/ terbukti hanya mampu menghasilkan jurang kesenjangan yang semakin menganga// kesenjangan anatara pusat dengan daerah/ kesenjangan antar lapis social/ yang terekspresikan pada konflik antar masyarakat kerap menghiasi pemberitaan di berbagai macam media//

jalan menuju keadilan social/ haruslah melibatkan dua komponen penting yaitu demokrasi di bidang politik dan demokrasi dibidang ekonomi/ Tanpa ada demokrasi dibidang ekonomi/ mustahil keadilan social dapat terwujud// salah satu jalan menuju tatanan keadilan social/ yang pernah dimulai oleh bangsa ini adalah reforma agraria// Diperlukan sebuah proses yang berkesinambungan/ untuk menata kembali struktur pemilikan/ penguasaan, penggunaan, pemanfaatan tanah atau sumber-sumber agraria lainnya/ (bumi, air, ruang angkasa).Termasuk penataan struktur sosial, politik, ekonomi dibawah control Negara untuk kesejahteraan rakyat//

kesempatan mendapatkan kehidupan yang lebih layak/ adalah prinsip dasar atau tujuan pokok pendirian Negara ini// amanat memajukan kesejahteraan umum/ mengandaikan bahwa Negara harusnya menjadi sebuah organisasi besar/ yang mampu mengelola segenap potensi yang dimiliki oleh negeri/ sembari senantiasa mempersiapkan warganegara sebagai kader bangsa/ melalui jalur pendidikan yang mencerdaskan// transformasi nilai ini yang menjadi prasyarat awal Indonesia/ sebagai sebuah bangsa mampu berperan aktif ikut dalam menjaga ketertiban dunia//

singkat kata/ harus ada evaluasi kritis terhadap system demokrasi kita/ mengembalikan pada prinsip musyawarah mufakat/ dengan memperhatikan subtansi masalah/ dampak struktural dalam jangkauan waktu yang signifikan/ dalam setiap proses pengambilan keputusan/ rasanya lebih rasional ketimbang mengedepankan kehendak mayoritas semata//

Hadirin sekalian yang berbahagia……

Inilah bagi kami jalan yang memungkinkan menuju situasi keadilan social// kami sadar sepenuhnya bahwa membangun masyarakat yang berkeadilan social bukanlah semudah membalik telapak tangan// meratapi nasib dan geram pada keadaan saja tentu tidak cukup// berpikir jauh kedepan dan bertindak dalam koridor pengorganisasian jauh lebih bermakna// dan tentu GMNI tidak mungkin menyelesaikan masalah bangsa sendirian/ komitmen serta keberpihakan pada kebangsaan dan kerakyatan/ menjadi ukuran pokok dalam merumuskan corak elemen perubahan //

Kenapa kebangsaan dan kerakyatan? Fakta social negeri ini memang berangkat dari keragaman// keragaman suku/ kemultian etnik/ serta agama menjadikan bangsa ini harus memiliki élan vital bersama/ konsepsi yang disodorkan oleh para pendahulu kita terasa sangat bijak / bahwa Indonesia untuk semua dan semua untuk Indonesia// oleh karena itu menurut kami/ pemerintah harus konsisten melindungi kebebasan warga negaranya dalam menjalankan keyakinan serta ibadahnya// tanpa terkecuali pada saudara-saudara kami Jamaah Ahmadiyah Indonesia//

Para undangan yang kami hormati

Abad 21 adalah abad tunggang langgang// tunggang langgang yang dimaksud adalah perubahan tatanan dunia begitu sangat cepat berderap// baik tata politik, ekonomi dan kebudayaan// semua ternisbikan karenanya jarak, ruang dan waktu menjadi singkat/ perkembangan teknologi, system informasi mengubah segenap pola interaksi// kultur baru pola interaksi yang terbangun jika tidak dimaknai secara arif tentu akan menimbulkan gelombang perubahan yang destruktif// inilah tantangan kebangkitan bangsa kita di abad 21// kemampuan berdialog dengan perubahan/ menghadapinya dengan sadar/ kemudian secara kolektif mem-proporsi-kan gelombang perubahan untuk kepentingan nasional/ maka perubahan yang terjadi akan begitu bermakna bagi kita// hakikat sosio nasionalisme dapat terwujud// menjadi bangsa yang setara dengan bangsa lain/ karena kearifan gagasan serta secara aktif mengupayakan tata dunia baru yang lebih berkeadilan//

Setiap krisis adalah awal perubahan/ arah perubahan sekarang ada di tangan kita/ dengan sekian kali perubahan yang terjadi/ memperkaya pengalaman kita bahwa sebuah gerakan yang berpihak pada rakyatlah yang akan menghantar bangsa ini pada arah perubahan yang fundamental// kami percaya bahwa bangsa Indonesia/ terlahir untuk menjadi bangsa yang besar// atmosfer perubahan sudah tidak dapat terbendung lagi/ dari sabang sampai merauke seluruh rakyat menyuarakan perubahan/ inilah tantangan bagi kaum muda Indonesia/ dan melalui forum rakornas kali ini GMNI berikhtiar untuk menjawabnya…..

SOSIO NASIONALISME & SOSIO DEMOKRASI UNTUK INDONESIA!

Sekian dan terima kasih

MERDEKA……!!!

MARHAEN……MENANG….!!!

GMNI…….JAYA…..!!!

ASS.WR.WB

Ingin Demo Presiden di Gramedia, 50 Mahasiswa Ditahan Polisi

JAKARTA–MEDIA: Sebanyak 50 pemuda dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ditahan di Polsek Matraman Jakarta Timur, Jumat (28/12). Pasalnya, mereka dianggap tidak memiliki izin saat ingin berdemo di depan toko buku Gramedia Matraman. Rencananya sore itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ingin menyaksikan peluncuran buku tentang dirinya di toko buku tersebut.

Peristiwa penahanan pemuda itu terjadi sekitar pukul 15.30 WIB. Saat itu, ke-50 pemuda menumpang bus Kopaja T 502 dari markasnya di kawasan Rawasari Jakarta Pusat untuk menuju lokasi demonstrasi. Mereka ingin menyampaikan pesan bahwa presiden tidak mampu mengatasi persoalan bangsa.

Namun saat bus sudah berada di perempatan Matraman, aparat kepolisian menggiring bus tersebut masuk ke halaman Polsek Matraman. Para mahasiswa tersebut kemudian dimintai keterangan terkait dengan rencana demonstrasi itu. Mereka kemudian dilepaskan aparat kepolisian begitu Presiden SBY menyelesaikan hajatannya.

Salah satu koordinator aksi Dedy Rachmadi mengakui, mereka memang tidak memiliki izin untuk berdemonstrasi di depan toko buku tersebut. “Masak sekarang harus izin juga. Toh kita cuma menyampaikan refleksi akhir tahun tentang kepemimpinan SBY,” kilahnya. (Che/OL-03)

Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan kesalahan, kekejaman dan ketidak adilan para pemimpinnya ……

Selamat jalan Djenderal besar…. semoga Tuhan YME mengampuni segala dosa-dosamu. sebuah pelajaran besar bagi bangsa ini dalam masa kepemimpinanmu, maka kemudian kami bertekad tidak akan pernah membiarkan apa yang pernah anda lakukan kepada bangsa ini hilang, tenggelam bahkan salah dimengerti oleh generasi berikutnya. usut tuntas kejahatan ekonomi, politik, dan sosial yang pernah dilakukan Djenderal Besar Soeharto!

PRESIDIUM GMNI

14.00 WIB                  – Presidium berkumpul untuk menyamakan kembali persepsi aksi yang akan dilakukan

14.45 WIB                   – Presidium bersama teman-teman cabang bergerak menuju tempat pertemuan massa (pasar burung)

15.15 WIB                    – Bis yang digunakan teman-teman cabang (tanggerang & Depok)  sampai dilokasi yang telah di sepakati (Pasar Burung). lalu massa mulai bergerak menuju titik aksi

15.35 WIB                    – Massa sampai dipersimpangan matraman (depan polsek Matraman), massa dicegat oleh polisi yang memarkirkan motor di tikungan ke arah Matraman

15.35 WIB                    – bis yang digunakan massa aksi diarahkan masuk menuju polsek Matraman.

terjadi perdebatan yang cukup keras antara massa aksi dan polisi yang memang telah berjaga-jaga didepan dan didalam polsek Matraman.

massa diturunkan dan dikumpulkan didalam ruang rapat polsek, disana masa didata dengan cara meminta KTP setiap massa aksi. setiap massa aksi diintrogasi dan difoto sebagai dokumentasi intern polisi.

19.25 WIB                     – massa aksi dipersilahkan pulang dan presidium berkumpul di sekretariat PPA GMNI untuk konfrensi press

PRESIDIUM

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA (GMNI)

SBY – JK Gagal Membangun Keadilan Sosial

Bagi Seluruh Rakyat Indonesia !!!

Jelang sepuluh tahun derap reformasi, nasib rakyat semakin tidak menentu arahnya. Di tahun ketiga masa kekuasaan rezim SBY-JK situasi sosial, ekonomi dan politik dirasakan semakin memberatkan sendi kehidupan rakyat. Tingginya tingkat pengangguran, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok serta semakin mahalnya biaya pendidikan menjadi indikator penting bahwa pemerintah sangat abai dalam melaksanakan amanat Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dalam hal ini pemerintahan SBY-JK gagal membuat pembangunan yang berkesinambungan. Karena dalam proses perubahan yang terjadi pembangunan ternyata hanya menghasilkan kerusakan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lungkungan sosial. Negara lemah dalam menghambat nafsu besar para pemodal dalam “memperkosa” bumi pertiwi. Akibatnya kerusakan lingkungan sosial semakin menguak dimana terjadi jurang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Situasinya semakin melebar dan menimbulkan permusuhan sosial.

Pemerintahan SBY-JK berparas sama dengan rezim orde baru. Dimana paradigma pembangunannya hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan serta mengabaikan makin melebarnya jurang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Pembangunan yang dipisahkan dari tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu, telah melahirkan dari tiga macam ketimpangan sekaligus, yaitu (1) Ketimpangan antar daerah, (2) Ketimpangan antar sektor, (3) Ketimpangan antar lapisan sosial. Silang sengkarut ketiga macam ketimpangan ini menjadi pemicu besarnya angka pengangguran dan jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Selain itu, mentalitas birokrasi selaku penyelenggara Negara belum banyak berubah. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menjadi bagian dari watak dasar birokrasi ala orde baru telah mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan menjadi rintangan bagi kepercayaan berbagai pihak dalam membangun per-ekonomi-an yang berpihak pada rakyat. Inilah sebagian fakta sosial bahwa dibawah kepemimpinan SBY-JK belum membawa perubahan dalam lapangan ekonomi, politik dan kebudayaan. Berangkat dari situasi diatas, kami menilai : Pemerintahan SBY-JK Gagal dalam Membangun Keadilan Sosial Rakyat Indonesia!.

Dedy Rachmadi Rendra Falentino

Ketua Presidium Sekretaris Jenderal

Govt criticized for arresting students

National News – December 22, 2007

JAKARTA: National student union Cipayung Group criticized the government Friday for arresting nine of its members during a recent rally marking National Solidarity Day in Medan, North Sumatra.

Dedy Rachmadi, chairman of the Indonesian Nationalist Students Movement (GMNI) and member of Cipayung Group, said his friends were arrested Wednesday and detained for a day by the Medan Police after being attacked and involved in a physical clash with a political youth wing.

None of the youth wing members were detained in the brawl, he said.

The clash took place as GMNI members were on their way to the National Solidarity Day ceremony attended by President Susilo Bambang Yudhoyono.

“We believe the youth group was deliberately set to confront us because the police did not do anything to stop them initially,” Dedy told reporters during a press conference.

“The police instead blamed our friends for the clash.” (JP/lln)