|
HORIZON
PENDIDIKAN
IPDN Tak Kunjung Berubah, Pembubaran Opsi Terbaik
Sabtu, 21 April 2007
Kematian praja Cliff Muntu, siswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), menghentak banyak kalangan. Pasalnya, tewasnya praja Cliff Muntu menambah panjang deretan nama korban tindak kekerasan yang terjadi di kampus IPDN. Karenanya, tak heran banyak komentar bernada penuh kemarahan berdatangan, menyikapi kejadian itu.
Media massa, baik elektronik maupun media massa cetak, terus memberitakan peristiwa tindak kekerasan tersebut. Pada akhirnya, kejadian itu “menggelitik” pemerintah untuk mengetahui secara jelas apa sebenarnya yang terjadi di kampus pencetak pamong praja itu. Ini dilihat dari adanya tim evaluasi yang dibentuk pemerintah, yang bertugas mengusut dan mencari penyebab tindak kekerasan yang terjadi IPDN.
Eksklusivitas pada kampus IPDN dinilai banyak kalangan sebagai salah satu pemicu tindak kekerasan itu. Sebut saja Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Arif Nasution, yang menilai bahwa kekerasan yang terjadi di IPDN merupakan bukti bahwa sistem pendidikan yang diterapkan di IPDN menggunakan sistem pendidikan eksklusif.
Sistem yang digunakan di IPDN, di satu sisi, mendidik mereka menjadi pelayan masyarakat. Tetapi di sisi lain, mereka secara tertutup mempunyai kurikulum khusus yang tidak relevan. “Jadi, walaupun sistemnya diubah, tetap tidak menjamin lulusan IPDN dapat menjadi pamong praja yang baik di pemerintahan,” katanya.
Kekerasan di IPDN dapat menjadi bukti bahwa sistem pendidikan di sana tidak mengikuti perkembangan. Sistem yang awalnya dimaksudkan untuk membentuk disiplin dan ciri khas kepamongan itu justru menjadi tidak terkontrol dan kehilangan orientasi menjadi kekerasan.
Salah satu penyebab lemahnya sistem pendidikan nasional adalah banyaknya lembaga pendidikan yang tidak dinaungi oleh Departemen Pendidikan Nasional. Seperti IPDN yang di bawah naungan Departemen Dalam Negeri ataupun lembaga pendidikan yang di bawah Departemen Keuangan dan lainnya.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita juga menganjurkan agar IPDN diubah menjadi lembaga pendidikan dan latihan (lemdiklat). “Rekrutmen di IPDN tidak perlu sistem seperti sekarang, lebih baik IPDN diubah menjadi lemdiklat yang menampung lulusan sarjana (S-1) yang dibina setahun di sana untuk menjadi PNS, itu akan lebih baik,” kata Ginandjar.
Ginandjar juga menyoroti, sistem asrama yang diterapkan di IPDN saat ini dinilainya akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan intelektual. “Bagaimana mereka bisa berbaur dan berinteraksi dengan masyarakat jika tidak mengikuti perkembangan sosialnya. Mereka harus berbaur dan mengikuti apa yang dirasakan rakyat,” katanya.
Budaya Kolusi
Ia mencontohkan, Depdagri dalam perekrutan PNS perlu meniru kejaksaan dan pengadilan dalam merekrut SDM-nya. “Mereka itu tidak ada sekolah jaksa atau sekolah hakim. SDM mereka direkrut dari perguruan tinggi yang diberi materi pendidikan dan latihan. Buktinya mereka bisa jalan. Bila IPDN akan mempertahankan terus keberadaannya, silakan lakukan dengan argumen yang bisa diterima,” katanya.
Usulan mengubah budaya kekerasan di IPDN dengan hanya mengganti seragam sekolah, dianggap bukanlah salah satu solusi mengatasi kekerasan di IPDN. Sebab, masalahnya bukan seragam, tapi apakah eksistensi IPDN akan diteruskan atau tidak. Karena selama masih dipertahankan akan berdampak pada masih terjadinya diskriminasi dalam perekrutan pegawai negeri sipil di jajaran pemerintah daerah.
Langkah terbaik yang harus dilakukan adalah membubarkan lembaga pendidikan itu agar peluang bekerja di pemerintah daerah bagi setiap orang sama. Jika dibubarkan, maka bagi mereka yang saat ini masih belajar di IPDN bisa disalurkan ke perguruan tinggi dengan mengonversi nilai-nilai mereka.
Sementara, lima organisasi mahasiswa turut pula mengomentari tindak kekerasan di IPDN. Dalam bentuk pernyataan sikap yang dikemukakan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Mereka mendesak pemerintah untuk membubarkan IPDN serta meninjau ulang lembaga pendidikan yang dikelola departemen lainnya. “Pembubaran IPDN dan lembaga serupa yang dikelola departemen lain merupakan bagian dari reformasi birokrasi,” kata Ketua Umum GMNI Dedy Rachmadi.
Dedy mengatakan, salah satu penyakit di birokrasi adalah budaya kolusi dan hal itu juga dipraktikkan di dalam rekrutmen mahasiswa sekolah-sekolah yang dikelola departemen yang notabene didirikan untuk mencetak birokrat. “Belum lagi pada faktor belanja negara yang digunakan untuk membiayai sekolah-sekolah itu, yang jumlahnya sangat besar, namun tidak sebanding dengan hasilnya,” katanya.
Soal kebutuhan akan tenaga pamong praja yang menguasai ilmu pemerintahan bisa saja diserahkan kepada perguruan tinggi umum yang memiliki program studi ilmu pemerintahan.
Namun, jika pemerintah keberatan dengan pembubaran lembaga IPDN, maka organisasi mahasiswa ektrakampus itu mendesak agar sistem yang salah di IPDN dibenahi. “Bagaimana mencetak pamong praja yang peka dengan aspirasi masyarakat jika selama ini para mahasiswanya justru dipisahkan dari masyarakat,” kata Ketua Umum PMII Haery Haryanto Azumi.
menurut dia, dinding tebal kampus IPDN yang mengasingkan mahasiswanya dari kehidupan masyarakat harus dirobohkan. “Biarkan OKP (organisasi kemasyarakatan pemuda) masuk sebagai wadah bagi mahasiswa IPDN untuk berinteraksi dengan masyarakat,” katanya.
Ketua Umum HMI Fajar R Zulkarnaen menambahkan, masuknya OKP atau organisasi mahasiswa ektrakampus akan menanggalkan eksklusivitas mahasiswa IPDN yang sebenarnya tidak perlu. “Eksklusivitas itu harus dihilangkan. Bagaimana disebut mahasiswa jika bersentuhan dengan kalangan organisasi mahasiswa saja tidak pernah,” katanya.
Sementara Depdagri melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 892.22/803/SJ tertanggal 16 April 2007 meminta kepada semua pemerintah daerah (pemda) provinsi dan kabupaten/kota untuk tidak lagi mengirimkan siswa ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). “Itu tindak lanjut dari arahan Presiden agar tidak dilakukan seleksi calon praja IPDN,” kata Kepala Pusat Penerangan Depdagri, Saut Situmorang.
Atas arahan yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 9 April 2007 lalu itu, Mendagri mengeluarkan pengumuman resmi kepada daerah agar tidak mengirimkan mahasiswa ke IPDN.
Status Kepegawaian
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri mengumumkan enam langkah yang akan dilakukan pemerintah terhadap IPDN, salah satunya adalah pemerintah memutuskan menunda penerimaan praja baru sekitar satu tahun untuk mempersiapkan penataan ulang sampai segalanya siap, sambil terus mengimplementasikan hasil evaluasi.
“Lebih bagus kita absen satu tahun, tetapi yakin penataan ulang dilakukan dengan harapan sistem pendidikan akan lebih baik, efektif, dan terhindar dari kasus-kasus kekerasan dan penganiayaan, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa,” kata Presiden.
Langkah lainnya, membentuk tim evaluasi lintas departemen utama melakukan evaluasi secara menyeluruh, baik terkait sistem dan metodologi pengasuhan, serta kurikulum yang berlaku, termasuk kegiatan pengasuhan dan hubungan mahasiswa senior-yunior.
Sementara itu, soal status kepegawaian sembilan orang yang diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap Wahyu Hidayat (praja IPDN yang meninggal pada 2003–Red), Sekjen Depdagri Progo Nurdjaman mengatakan, hingga kini masih dalam tahap pengkajian.
“Yang pecat kan menteri. Tapi saya sudah minta Biro Kepegawaian untuk melakukan koordinasi dengan Menpan dan BKN untuk meninjau kasus tersebut,” kata Progo.
Progo menjelaskan, pengkajian status kepegawaian sembilan orang itu didasarkan pada peraturan pemerintah (PP) yang berlaku, yakni PP No 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS dan PP No 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS.
Tim Evaluasi IPDN yang dipimpin Ryaas Rasyid sepertinya juga tengah bekerja cepat. Tim evaluasi telah memanggil berbagai komponen IPDN untuk dimintai keterangan. Bahkan, khusus jajaran pimpinan IPDN, prosesnya dilakukan secara serentak.
“Mereka memang tidak kami panggil satu per satu, tapi secara kolektif, sehingga bisa dikonfrontasi. Lagi pula, kalau satu-satu, terlalu panjang waktunya,” kata Ryaas.
Mantan Rektor IIP yang kini menjadi anggota Komisi II DPR itu menilai mayoritas komponen di IPDN mulai memiliki kesadaran yang sama untuk mempertahankan kampus pencetak calon birokrat itu. “Mereka harus paham bahwa mereka juga punya kepentingan. Kalau tetap tidak terbuka, berarti tidak ada perbaikan. Konsekuensinya rusak semua, bisa-bisa IPDN memang harus dibubarkan,” ujarnya. (Novi/ M Kardeni)
|
