Represifitas Junta Militer Myanmar VS Gerakan Perubahan

Oleh :

Erwin Endaryanta1

Gerakan moral di Myanmar yang dipimpin oleh kaum agamawan telah bergulir menjadi gerakan politik untuk menuntut perubahan tatanan politik, ekonomi dan sosial di negara yang dulu dikenal dengan Burma. Aksi para Biksu ini dipicu oleh lonjakan harga minyak sampai 500% sejak 15 agustus lalu. Respon gerakan prodemokrasi empat hari kemudian, 19 Agustus 2007, melancarkan aksi demonstrasi damai menentang kebijakan. Tidak ada dialog dengan pemerintahan junta, malahan lebih dari 100 orang ditahan. Kini, Pagoda Shwedagon menjadi titik sejarah turunnya biksu berkeliling kota menyerukan aksi melawan junta militer dengan doa (Kompas, 26/09/07). Kiranya rangkaian aksi yang digerakan oleh para Biksu ini memicu kekhawatiran yang serius bagi Than Shwe, pemimpin junta militer, mengingat di tahun 1988 Sang diktator Ne Win digulingkan oleh demonstrasi yang serupa. Dalam konteks ini, State Peace and Development Council (SPDC) sebagai representasi dari kepemimpinan junta militer, sadar betul bahwa dua dari tiga pilar perubahan di Mynmar sudah bergerak. Bagi kebijakan luar negeri Indonesia, demonstrasi yang dilakukan oleh para Biksu ini adalah representasi dari masalah mendasar di Myanmar yakni proses demokratisasi yang cacat, bukan semata-mata kenaikan harga minyak (Antara, 01/10/07). Kecacatan demokrasi ini tidak hanya dilihat selama periode adanya lembaga rekonsiliasi dan stabilisasi negara semacam SPDC, melainkan dapat dibaca semenjak regim jendreal Ne Win, yang mempopulerkan ” four cuts policies ” yakni pemutusan supply logistik bagi rakyat, pemutusan arus komunikasi, pemutusan tapal batas ( borderline) antar negara dimana suku-suku minoritas dan para pengungsi tidak mampu menyebrang ke negara lain dan pemutusan leher bagi para gerakan pro demokrasi. Beragam kebijakan otoriter pernah diterapkan junta Myanmar, tapi mengapa regime tersebut mampu bertahan sampai dengan sekarang ? oleh karenanya saya mencoba untuk mendiskusikan pelajaran politik yang penting untuk melihat bagaimana proses demokratisasi di Myanmar dan mengapa Junta militer Myanmar tetap bertahan walau telah diterpa badai tuntutan perubahan baik domestik maupun internasional.

Pilar perubahan di Myanmar

Setiap perubahan sosial politik membutuhkan agen perubahan yang mampu merespon dan meletakkan tatanan sistem yang baru. Agen perubahan ini yang kemudian mampu merepresentasikan dirinya sebagai pemimpin dari mandat rakyat dan harapan baru. Lemahnya dinamika perubahan politik sering kali pararel dengan lemahnya kapasitas kepemimpinan dalam perubahan politik. Oleh karenanya, hanya pemimpin perubahan yang mengakar ke hati dan massa rakyat yang mampu menjadikan dirinya paraji atau dukun anak untuk membantu proses kelahiran anak zaman yang baru.

Agen perubahan dalam masyarakat di Myanmar terepresentasi dalam tiga (3) aktor pokok yang juga nampak di wajah Masyarakat Asia Tenggara pada umumnya. Pertama adalah kaum mahasiswa dan kaum intelektual. Hal ini bukanlah hal yang baru bagi tradisi di demokratisasi di Myanmar. Gerakan 1988 yang dimotori oleh Mahasiswa dan dukungan Biksu ini mampu menggulingkan Jendral Ne Win. Kediktatoran Myanmar dimulai dalam periode Jenderal Ne Win sampai dengan Jendral Than Shwe (sekarang). Ne Win yang sebelumnya berkuasa 26 tahun ( 1962 – 1988) telah memaksa U Nu, rekan perjuangan Aung San, di tahun 1963 untuk menyerahkan kekuasaannya. Representasi aktor perubahan juga nampak dalam wajah komposisi partai National League for Democracy (NLD). Partai pemenang pemilu de-facto mayoritas di tahun 1990 ( 396 kursi dari 485 jumlah total ) juga memiliki dukungan real dari kalangan kaum terdidik di perguruan tinggi selain dari kalangan militer reformis. Aung San Suu Kyi, anak dari Aung San adalah representasi figur politik yang penting sebagai representasi kaum terdidik Myanmar dalam melawan junta militer.

Kedua adalah kaum Budha. Hampir 90% dari warganegara di Myanmar memeluk agama Budha disamping kaum kristiani (5%), muslim (3%), hindu(1%) dan animist (1%). Umat yang dipimpin oleh para Biksu ini merupakan figur yang sangat dihormati di seluruh lapisan masyarakat Myanmar, hampir-hampir setiap umat Budha memiliki satu pemimpin spiritual yang berasal dari kalangan biksu, tidak terkecuali para pemimpin junta militer. selain sebagai pemimpin moral, para biksu adalah rujukan utama bagi para kaum tertindas di Myanmar untuk mengadukan nasib mereka. Sehingga menjadi logis pemimpin junta militer untuk melihat tempat peribadatan menjadi tempat persembunyian bagi kaum gerakan pro-demokrasi. Dalam segi reflektif tradisi gerakan sosial di Asia, ke-khas-an ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang erat antara kaum gerakan sosial dengan kaum agamawan. Corak yang dikenal asiatic ini berupaya untuk menggandeng pilar kekuatan agama sebagai kekuatan moral politik dan kekuatan politik dalam melancarkan perubahan, tentu saja terjemahan politik dalam aksiologisnya menghindari dimensi-dimensi pragmatis.

Terakhir adalah komponen ketiga dalam perubahan sosial di myanmar, yakni Militer sendiri. Secara historis, dinamika politik di Myanmar menunjukkan bahwa representasi kekuatan sipil dan militer di Myanmar bukanlah bersifat monolitik. Dinamika internal baik ditubuh gerakan sipil prodemokrasi yang mengambil jalan oposisi dan kekuatan internal militer Myanmar mampu memberi petunjuk mengapa junta militer tetap mampu bertahan walau dihujat habis-habisan domestik maupun internasional. ( Hlaing, Myanmar in 2004 : Why Military rule continues, ISEAS, 2005). Khusus bagi kekuatan militer ( Tatmadaw), pembelahan kekuatan di tubuh militer terjadi seiring dengan pembelahan dan kompetisi di tubuh intelijen angkatan perang. Rivalitas ini mulai nampak semenjak pembentukan State Law and Order Restoration Council (SLORC 1988-1997 ) yang sekarang dikenal sebagai State Peace and Development Council ( SPDC 1997- sekarang). Jenderal Khin Nyut yang pernah menjadi sekretaris I SLORC/SPDC dan kepala intelijen lebih menunjukkan wataknya yang liberal, akomodatif dan mampu berkomunikasi dengan para gerakan oposisi sedangkan Jenderal Than Shwe menunjukkan wataknya yang keras dan tidak mau kompromi (Hlaing, 2005). Intelijen menjadi titik krusial yang diperebutkan karena hubungan erat lembaga tersebut dengan regenerasi kepemimpinan di tubuh pemerintah Myanmar. Oleh karenanya, kendali atas lembaga intelijen berarti pula kendali atas loyalitas pegawai militer dan pegawai pemerintahan. Diluar pemerintahan, representasi kekuatan oposisi juga menunjukkan bi-polaritas kepemimpinan. Merujuk pendapat Kyaw Yin Hlaing, NLD merupakan kekuatan front politik yang disusun oleh dua kekuatan utama. Pertama adalah kekuatan kaum intelektual yang memiliki pengaruh kuat kedalam partai, difigurekan dengan kepemimpinan Aung San Suu Kyi dan kedua adalah kelompok purnawirawan pemimpin militer di tubuh NDL yang telah banyak memiliki pengalaman politik dipemerintahan Myanmar sebelum tergabung ke NDL. Kombinasi keduanya juga mewakili pendekatan yang berbeda terhadap rejim junta yang berkuasa. Yang pertama akan bertindak Konfrontatif sedangkan faksi kedua akan bertindak non-Konfrontatif. Style ini membawa respon bahwa hubungan antara oposisi dan junta militer dalam konfigurasi lebih bersifat multipolar manakala menyikapi sebuah kebijakan politik dari junta militer.

Kapasitas bertahan Junta militer

Menjadi pertanyaan kemudian mengapa pemerintahan junta masih bertahan ? skema aktor perubahan yang terkonsolidasi dalam 3 komponen utama dan saling membaur boleh jadi akan memaksa junta militer untuk melepaskan kekuasaannya. Akan tetapi, ada faktor lain yang penting untuk diperhitungkan mengapa junta militer tetap bertahan. Pertama adalah faksionalisasi di tubuh gerakan prodemokrasi sebagaimana diterangkan diatas. Dan faktor kedua adalah hubungan baik junta militer Mynmar dengan negara investor seperti Jepang, China, India, Rusia, Singapura dan Indonesia dimana setiap negara tersebut memiliki pengaruh kuat di kawasan asia tenggara.

Faktor kedua diatas dipertajam dengan variable bahwa dukungan internasional terhadap gerakan oposisi belum material seperti dukungan internasional terhadap junta. Bagi junta militer Myanmar, embago yang dilancarkan oleh negara Amerika dan Eropa tidak berdampak serius. Justru embargo ini mampu di kelola oleh pemerintahan junta militer untuk menawarkan bagi negara lain seperti halnya, China, India, Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang atau bahkan Indonesia untuk men-stock kebutuhan Myanmar. Sedangkan disisi lain, dukungan internasional terhadap gerakan oposisi yang dilancarkan oleh kaum intelektual dan biksu serta sedikit tentara reformis tidak direspon serius. Contoh nyata dalam respon ini adalah ASEAN. Sampai dengan bulan oktober 2007 ini belum ada langkah konkrit ASEAN untuk menindak Myanmar, bahkan sebaliknya Myanmar mampu berkelit in-stabilitias di internal Myanmar tidak boleh di campuri oleh ASEAN dan belum mengganggu stabilitas kawasan. Langkah politik pemimpin ASEAN dengan menawarkan pelibatan konstruktif ( contructive engagement) bahkan mendekati nasib yang sama dengan komite-komite sebelumnya yang dibentuk untuk menangani Myanmar. Prinsip-prinsip non-intervensi, maupun pendekatan informal yang lebih dikenal sebagai ASEAN way sedang mengalami dilema luar biasa manakala dihadapkan dengan seperti kasus Myanmar. Dilema ini tentu saja dialami juga oleh PBB dan negara-negara lain yang berniat memberikan dukungan politik internasional bagi gerakan pro-demokrasi Myanmar. Oleh karenanya materialisasi dukungan internasional baik dari ASEAN maupun secara bilateral terhadap gerakan prodemokrasi ini diperlukan.

Political Learning

Dalam tradisi gerakan politik melawan regime junta militer, meruntuhkan sendi kepercayaan publik terhadap junta militer menjadi stand-point yang mahakarya. Keruntuhan ini kemudian mampu di transformasikan ke dunia luar sehingga dukungan perubahan politik akan bergulir ibarat ombak samudra. Bagi gerakan para biksu di Myanmar yang sempat di cover media, tuntutan dasar untuk perbaikan Myanmar kedepan merujuk pada kebutuhan untuk rekonsiliasi nasional, perbaikan ekonomi dan demokratitasi. Dengan mangkok tertutup mulai dari Pagoda Shwedagon, doa perubahan diharapkan menyentuh hati rakyat dan dunia internasional untuk memaksa junta militer menyelenggarakan transisi demokrasi yang senyatanya.

Tuntutan perubahan politik yang dilancarkan oleh para biksu ini selayaknya untuk di apresiasi. Bagi gerakan demokrasi di Myanmar tidak menjadi mustahil untuk mengadili kekerasan junta militer di Myanmar dan menurunkan sanksi-sanksi moral dan politik terhadap pembajakan negara demi kepentingan golongan, seperti halnya junta militer yang membajak negara. Alhasil kita bisa membaca bahwa pola – pola pemerintahan yang represif di Myanmar (1963- sekarang ) tidak bisa ditolerir. Perubahan yang dibawa oleh para biksu ini diharapkan untuk mendapatkan dukungan luas dan membawa Myanmar menuju kemerdekaan bagi setiap manusia dan bangsa. Kemerdekaan yang diserukan oleh kaum agamawan di Myanmar dengan ke-khas-an corak geraknya pada akhirnya adalah manifestasi tuntutan perbaikan harkat dan martabat manusia. Menjadi sulit untuk dipercaya jika tuntutan ini belum mendapatkan respon yang nyata baik oleh pemerintah kita maupun negara lainnya.
1 Mahasiswa Defense and Security Studies ITB, Bandung – Cranfield University, UK. aktif di GMNI dan peneliti di Centre for Local Politics and Development Studies – (CLPDS) Yogyakarta.

Advertisements

7 Comments

  1. wedew…
    erwin muncul lagi
    apa kabar nech ??
    kapan lulus Kul s2 nya ???
    balapan po piye????

  2. hallo waduhhhh ni pada muncul disini ya……

    udah pade mau kelar ye s2 nye

    okd sukses aja………….

    weh lokakarya ama KY jadi to ya syukur deah

    wah tentang jejaring advokasi yeew

    wah lebih baik lagi temen2 gimin yang aktif di wilayah advokasi berpartisipasi

    siapa tau ada badan ya……BH bukan pikotor lo ya tapi bantuan hukum GIMIN gtu…….

    jadi lebih konkrit dan hasilnya dapat di rsakan manfaatnya oleh masyarakat……….

    ngak sedikit kan anak gimin jur hukum………….okd……salam buat semua sukses semua dari

    pada ngak sukses semua gontok2an, tindas menindas, tidak saling support wah malah ngak

    progress gtu lowhhhh..ya ngak………suwun

  3. saya berminat untuk mengetahui latar belakang pemerintah jeneral Ne Win pada thn 1962 sehinggalah tahun 1988…. beliau mmg banyak memberi sumbangan kepda negara myanmar tp ada juga sesetengah masyarakat yang x menyenanginya.

  4. merdeka..gerakan revolusioner

  5. bagi yang penasaran kontak di email saya:
    airwins@yahoo.com

  6. Saya tidak begitu mendalami permasalahan Myanmar ini, akan tetapi saya mengetahui sedikit banyak apa yang terjadi di Myanmar dipengaruhi oleh 2 kekuatan yakni AS dan China, saya berasumsi bahwa RRC membutuhkan wilayah Myanmar untuk kepentingan mereka dan seperti bisa, hal ini tidak ditolerir oleh AS. Yang ingin saya sampaikan adalah sangat sulit untuk menentukan apa yang terjadi di Myanmar, begitu juga dengan peranan Aung San Suu Kyi sebagai gerakan pro demokrasi …

  7. mohon info secra lengkap tentang gmni…
    karna saya masih kurang pengetauhan tentang gmni…
    merdeka………..
    marhaen…….menang……
    GmnI………..Jaya…………….


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s